PIKIRAN RAKYAT- Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan tanggapannya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menandatangani Kepres terkait diadakannya lagi jabatan-jabatan 'hantu' di Kabinet pemerintahannya.
Keputusan Presiden Jokowi untuk menambah sejumlah jabatan wakil menteri di kabinetnya tersebut, diungkapkan Refly Harun bahwa hal itu tidak jelas.
Refly Harun menyebut bahwa penambahan sejumlah jabatan di kabinet Presiden Jokowi itu mungkin ingin membagi jabatan di akhir masa pemerintahannya.
"Enggak jelas ya, kenapa Presiden Jokowi memperbanyak jabatan-jabatan wakil menteri. Mungkin mau bagi-bagi jabatan di era akhir pemerintahannya. Bagi yang tidak dapat, misalnya," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun yang diunggah Minggu, 26 Desember 2021.
Baca Juga: Pentingnya Pelibatan Pemuda Dalam Global Platform For Disaster Risk Reduction 2022
Dalam pernyataan itu, Refly Harun mengatakan seharusnya secara teoritis, susunan kabinet tersebut semakin ramping dan Presiden Jokowi semakin paham apa yang harus dimaksimalkan.
"Tetapi ternyata selain posisi 34 itu diisi penuh untuk menteri, Presiden Jokowi juga mengisi jabatan-jabatan wakil menteri," imbuhnya.
Atas penambahan itu, lanjutnya, sehingga ada kesan jika terdapat kementerian tertentu yang tidak bagus dan banyak yang meminta untuk di-reshuffle, namun karena menteri tersebut orang kesayangan Jokowi atau kepentingan oligarki, maka jalan keluarnya adalah diberikan jabatan wakil menteri yang lebih profesional atau lebih paham.
Selain itu, tambahnya, ada juga wakil menteri yang memang sejak awal untuk mengakomodasi tim-tim pendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden yang lalu.