PIKIRAN RAKYAT - Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kemaritiman diminta Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtaruddin agar mengedepankan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan bisnisnya.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan perusahaan BUMN sektor kemaritiman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2020.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI, Mukhtaruddin juga meminta agar BUMN sektor maritim memiliki terobosan baru yang jelas dalam mengutamakan pelayanan masyarakat, dan adanya kaitannya dalam mendukung industri 4.0.
Lebih jelasnya, pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan Djakarta Lloyd sebagai penerima Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah, Mukhtaruddin meminta maka mereka harus mengedepankan kemudahan akses terhadap masyarakat.
"Apalagi Pelni dan ASDP adalah penerima PSO. Ya jadi sebagai penerima subsidi, khususnya Pelni tiket adalah subsidi. Oleh karena itu pelayanan publik sudah seharusnya ditingkatkan," ujar Mukhtaruddin.
"Digitalisasi dan efisiensi di semua sektor saya kira semuanya harus dilakukan. Oleh karena itu semuanya ini harus mendukung industri 4.0. Jadi planning-nya ke depan itu harus mendukung industri 4.0 di sektor kemaritiman ini," jelasnya.
Selain itu, Mukhtaruddin juga berharap terbosan tersebut nantinya dapat dikembangkan dalam rangka mendukung perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), karena pada masa itu dikatakannya akan terjadi perputaran arus transportasi yang kuat, maka harus dipersiapkan secara rinci mengenai kebutuhannya.
Baca Juga: E-Tilang atau Tilang Elektronik Dikabarkan Akan Berlaku di Jalanan Kota Bandung, Polisi Buka Suara