PIKIRAN RAKYAT - Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengakui DKI Jakarta tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengurangi kapasitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.
"Semuanya tidak bisa kami putuskan sendiri. Kami juga memutuskan bersama dengan pemerintah pusat," ujarnya, saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Senin, 10 Januari 2022.
Akan tetapi, kata dia prinsipnya pemerintah akan memberi perhatian bagi semua. Oleh karena itu, ia mempersilakan para ahli, pakar, bahkan masyarakat memberikan rekomendasi terkait PTM 100 persen.
"Itu menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.
Baca Juga: Isi WhatsApp Anang Hermansyah Bocor, Kondisi Ashanty Usai Positif Covid-19 Akhirnya Terbongkar
Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak bisa mengambil kebijakan untuk mengurangi kapasitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radjagah mengatakan, pemerintah daerah dilarang menambah kebijakan atau ketentuan baru dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang telah ditentukan.
Taga menyebutkan, pelaksanaan PTM 100 persen di DKI Jakarta mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Mengurangi PTM tidak 100 persen, cuma kan kalau DKI buat begitu nanti DKI ditegur lagi. Kan ada izin, kita pernah ditegur itu," katanya.