PIKIRAN RAKYAT - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) bersama Aliansi Daerah Jabar, Banten, DKI, akan melakukan unjuk rasa di Gedung DPR RI, Kamis, 26 Januari 2022.
Undang-undang No 11/2020 Cipta Kerja yang saat ini harus diperbaiki jadi musabab pergerakan Serikat Pekerja ke Senayan.
Ketua FSP LEM SPSI Jawa Barat M Sidarta mengatakan, aksi kembali digelar guna menyampaikan aspirasi dan memohon, meminta, mendesak Anggota DPR RI untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.
"Penyebab kami melakukan aksi unjuk-rasa adalah karena Pemerintah tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 91/PUU-XVIII/2020, bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat," ucapnya, Rabu 26 Januari 2022
Hal ini terbukti dari masih digunakannya PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum, padahal jelas sekali bahwa Putusan MK pada diktum nomor 7 yang memerintahkan untuk menunda/menangguhkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
Dan di dalam pasal 4 ayat (2) PP 36 Tahun 2021 tersebut jelas dinyatakan bahwa Pengupahan adalah “Program Strategis Nasional”.
"Sementara itu, Putusan MK yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, dan salah satu alasan terpenting adalah UU tersebut melanggar azas dalam pembentukan undang-undang," katanya.