PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak menyamaratakan anggapan bahwa semua pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan terorisme.
JK menegaskan BNPT untuk segera bertindak jika menemukan pesantren yang terbukti terpapar paham radikal dan terorisme.
"Ya tentu kalau ada buktinya, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan isu, lalu semua pondok pesantren seperti dicurigai semuanya," kata JK usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Bidakara Jakarta, Senin, 31 Januari 2022, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Mang Ohle Tanya Penghasilan Cosplayer Hantu di Bandung, Sebagian Disumbangkan ke Panti Asuhan
Terhadap ratusan pondok pesantren yang diduga terpapar paham radikal dan terorisme, JK meminta BNPT memanggil satu per satu lembaga pendidikan Islam tersebut untuk dilakukan investigasi.
JK kemudian meminta BNPT membuka data apabila terdapat bukti kuat terkait dugaan afiliasi paham radikal di pondok pesantren.
"Ya perlu (terbuka), kalau memang ada bukti (terafiliasi terorisme) itu; tapi harus yakin dan ada buktinya," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkap data tentang 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa, 25 Januari 2022.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Marak di Klub, BRI Liga 1 Bakal Dihentikan? Berikut Penjelasan LIB
Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya, mengatakan data tersebut merupakan bentuk peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan.