/photo/2019/02/v5SD9sysRa7LSRxKbGgjko9wVZHEstT7YpLYZjPB.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyebutkan puluhan ribu data nomor induk kependudukan (NIK) tidak terbaca.
Hal ini sangat berpengaruh kepada tersumbatnya bantuan untuk masyarakat pra sejahtera.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Miftahul Farid Sukur menuturkan, dirinya mempertanyakan kinerja Disdukcapil yang tidak tepat, hal ini terbukti dengan banyaknya NIK yang tidak terbaca.
Baca Juga: Hadapi COVID-19, Menaker Gelar Pertemuan Luar Biasa dengan Menteri Buruh G20
“Dari total 54.000 NIK/KK yang dilaporkan untuk mendapatkan bantuan sembako hanya 5.000 data yang valid, berarti 49.000 datanya invalid atau tidak terbaca. Ini menyatakan bahwa cara kerja Disdukcapil Pandeglang patut dipertanyakan,” ucapnya kepada Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 24 April 2020.
Ia menjelaskan, banyaknya NIK yang tidak bisa dibaca oleh server pusat merupakan tanda tidak tepatnya pekerjaan yang dilakukan oleh Disdukcapil.
“Jadi setiap NIK yang mereka data dan upload tidak teridentifikasi sampai ke pusat, saya apresiasi atas cepatnya layanan mereka namun hasilnya tidak tepat, artinya pekerjaannya cepat namun tidak tepat,” katanya.
Baca Juga: Pesan Melly Goeslaw untuk Hijaber di Ramadhan 1441 H: Kurangi Pencitraannya
Farid mengaku kecewa dengan banyaknya NIK yang tidak valid, karena data NIK sangat dibutuhkan untuk proses pemberian bantuan untuk masyarakat namun terkendala dengan invalid NIK.
“Dengan jujur saya katakan kecewa, di saat rakyat membutuhkan bantuan pemerintah, namun terkendala karena data yang tidak valid. Maka dari itu, saya akan tindak langsung dan turun langsung agar percepatan data segera selesai, jangan sampai kerja mubazir,” ujarnya.