PIKIRAN RAKYAT - Mundurnya sejumlah petahana jika Pemilihan Kepala Daerah tetap digelar pada 2020 dinilai wajar.
Pasalnya saat ini petahana yang mulanya hendak maju kembali masih disibukkan oleh penanganan virus corona atau COVID-19.
Sementara pemerintah dan DPR sepakat untuk menggelar Pilkada pada Desember 2020.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai argumen petahana yang memilik tak maju lagi sangat beralasan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Terbanyak dan Jalur Alternatif dari Jakarta, Margaasih Jadi Check Point
Dalam masa pandemi saat ini, beban kepala daerah tentulah amat berat. Mereka harus berkonsentrasi penuh melakukan penanganan pandemi COVID-19 secara fokus dan maksimal.
“Sehingga kalau harus dipaksa pula di saat yang sama melakukan kerja-kerja pemenangan politik elektoral tentu akan membuat semua menjadi serba tanggung dan tidak optimal," kata Titi Angraini kepada wartawan.
Baca Juga: Pusikokami Sebut Ada 3 Kluster Wilayah Sebaran COVID-19 di Perbatasan Kabupaten Sukabumi
Jika masih bersikeras, bukan tidak mungkin penanganan COVID-19 bisa terganggu. Apalagi, kata Titi, jika Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 maka tahapan Pilkada akan mulai pada bulan Juni.