PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR, Puan Maharani diharapkan sadar dengan kekacauan pemindahan ibu kotra Indonesia usai mengunjungi lokasi calon pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada beberapa waktu lalu, Puan Maharani melakukan kunjungan langsung untuk meninjau lokasi pembangunan calon IKN.
Kedatangan Puan Maharani ke PPU disebut karena mandat dari rakyat yang menginginkan adanya pengawasan terhadap pembangunan IKN.
"Ibu Puan seringkali memiliki maksud baik, yaitu mengawal sesuatu yang sudah dia putuskan," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.
Hal yang sudah diputuskan oleh Puan Maharani yaitu mengenai UU IKN yang kini telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, di tengah maksud baik tersebut, Rocky Gerung mengungkapkan tiga hal yang dilupakan Puan Maharani.
Baca Juga: Pembenaran Soal Penahanan Dana JHT Disebut Makin Banyak, Kecurangan Pemerintah Mulai Tercium
"Pertama, begitu diputuskan (mengenai UU IKN), kehendak rakyat itu langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review (JR). Kedua, sampai sekarang masih 85 persen rakyat tidak setuju dengan pemindahan IKN. Ketiga, sebagai ketua DPR, bu Puan pasti mendengar menteri PUPR bilang uangnya tidak ada," ujar Rocky Gerungg.