PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Agama Fachrul Razi proaktif berkomunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi, terkait penyelenggaraan ibadah haji 2020.
Menurut Ace, perlu ada kepastian batal atau tidaknya pelaksanaan Haji tahun ini mengingat perlu persiapan yang cukup untuk memberangkatkan jemaah calon haji
"Yang kami harapkan kepada Menteri Agama sebetulnya adalah sikap pro-aktif untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, agar memastikan apakah dilaksanakan atau tidak ibadah haji tahun ini," kata Ace, Selasa 19 Mei 2020.
Baca Juga: Majalengka Zona Biru Covid-19, Salat Idulfitri dan Berjemaah Lainnya di Masjid Diizinkan
Ace menuturkan, saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Menag Fachrul Razi telah berkomitmen untuk memutuskan kepastian batal atau tidaknya keberangkatan haji yaitu pada tanggal 20 Mei 2020 besok. Namun, hingga saat ini, pihak Arab Saudi belum memberikan keterangan apapun tentang rencana pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini.
"Kenapa harus diputuskan saat ini? Karena memang Indonesia membutuhkan kepastian, jika jadi keberangkatan, mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan calon jemaah haji Indonesia agar tidak tertular Covid-19," ucap dia.
Baca Juga: Mahasiswa Somalia dan Thailand di Jateng Turut Terima Paket Sembako dari Ganjar Pranowo
Menurut Ace, Indonesia merupakan negara muslim terbesar yang memberangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi. Perlu persiapan yang cukup untuk memastikan kesehatan dan keselamatan calon jemaah. Apalagi, sebagian latar belakang usia calon jemaah haji Indonesia di atas 50 tahun, sehingga sangat rentan terpapar virus Covid-19.
"Kami akan meminta kepada Menteri Agama untuk segera Rapat dengan Komisi VIII untuk membahas tentang wacana tidak memberangkatkan haji tahun ini," ucapnya.
Baca Juga: Tekan Penyebaran Covid-19, Youtap Bangun Fasilitas Pencuci Tangan di Kawasan PKL
Politisi Golkar ini menambahkan, sebaiknya Menteri Agama jangan mengambil keputusan yang resmi sebelum ada keterangan resmi dari Pihak Arab Saudi dan tentu rapat dengan Komisi VIII DPR RI. ***