PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti memerhatikan psikologi politik masyarakat dalam menetapkan kebijakan Pilkada Serentak 2020. Dengan kondisi yang masih bahaya pandemi Covid-19, masyarakat diyakini tidak akan begitu mengurusi persoalan Pilkada maupun politik.
Demikian disampaikan Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi, saat dihubungi, Minggu 7 Juni 2020. Menurut dia, Pilkada Serentak 2020 idealnya dilakukan penundaan, karena tidak memiliki urgensi untuk dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
"(Psikologi politik masyarakat) itu harus dibaca oleh pemerintah. Apalagi kita tidak dihadapkan pada urgensi. Menurut saya, tidak ada kegentingan yang memaksa Pilkada ini digelar pada 2020," kata Karim.
Baca Juga: Niat Berselancar di Laut Lepas Australia, Seorang Pria Tewas Diserang Hiu Sepanjang 3 Meter
KPU, terang dia, memang memungkinkan untuk melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020, karena masih ada waktu enam bulan untuk menyelesaikan tahapan Pilkada, termasuk yang sempat tertunda. Dengan catatan, tahapan dimulai kembali pada awal Juni ini.
"Yang saya khawatirkan itu, pertama, anggaran. Sebab ada isu beberapa daerah malah agak terganggu alokasi anggarannya, di samping juga ada pembengkakan. Selain dari aturan tentang kelanjutan tahapan dan mencakup jaminan anggaran, yang paling sulit diperhitungkan itu adalah psikologi politik masyarakat," katanya.
Karim menjelaskan, tahapan Pilkada harus dimulai kembali dalam waktu dekat ini, sedangkan masyarakat masih khawatir akan Covid-19. Alih-alih orang yang terpapar virus corona menurun, pasien positif Covid-19 justru menyentuh angka peningkatan tertinggi dalam sehari, yakni pada 6 Juni 2020 dengan penambahan 993 orang yang positif.
Baca Juga: Antisipasi Krisis Pangan, Petani Diminta Manfaatkan KUR dan Alsintan
"Artinya apa? Meskipun di beberapa daerah sudah mengenalkan konsep tatanan baru, tapi psikologi masyarakat ini belum move on, masih dihantui oleh ancaman pandemi. Nah, pertanyaannya apakah dalam waktu dekat ini ideal untuk melanjutkan tahapan Pilkada? Jawabannya tidak," tuturnya.