PIKIRAN RAKYAT - Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Ahmad Marzuki, menyatakan tidak mempersoalkan jika pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dikaitkan dengan upaya Pemerintah untuk menggembosi gerakan mahasiswa pada Senin 11 April 2022 mendatang.
Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa itu mengatakan bahwa, pihaknya memilih jalur audiensi dengan pemerintah sebelum memutuskan berdemonstrasi.
Pertemuan antara BEM Nusantara dan Wantimpres terjadi di Jakarta, Jumat 8 April 2022, untuk mendiskusikan terkait penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Menurut Ketua Wantimpres, Wiranto, banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara, di antaranya soal masalah kenaikan harga minyak goreng, dugaan kartel, dan juga masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.
Wiranto menjelaskan secara singkat kepada BEM Nusantara bahwa, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 secara rasional tidak mungkin terjadi.
“Tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jawabannya ya tidak mungkin. Mengapa? Yang pertama karena menyangkut UUD 1945, mengamandemen UUD 1945 itu syaratnya berat sekali, kalau di dalam persyaratan ada kehendak masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dalam mayoritas di MPR,” ujar Wiranto, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Ahmad Marzuki mengatakan bahwa, BEM Nusantara belum memastikan akan ikut turun aksi dengan mahasiswa lain di Istana Presiden pada Senin mendatang, tetapi yang jelas pihaknya memilih pendekatan audiensi lebih dahulu.
“Belum tentu (aksi) kalau dari internal kami sendiri. Jujur, mengenai isu (kenaikan) BBM ini kami juga masih dalam pengkajian. Terus, terkait minyak goreng, itu kami dari Desember angkat, dan tadi kami juga sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke Pemerintah terkait kartel yang memainkan ini,” ucapnya.