PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menke Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah telah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua hingga Rp1.000,7 triliun sejak 2001.
Setengah triliun dari jumlah dana tersebut dikatakan Mahfud diterima pada masa kepemimpinan Lukas Enembe.
Namun, jumlah uang fantantis yang ditujukan untuk membangun Papua itu malah tidak menghasilkan apapun, termasuk menyejahterakan rakyatnya.
“Rp1.000,7 triliun itu sejak 2002 (hingga saat ini). Sementara pada masa Lukas Enembe, lebih dari Rp500 triliun, tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya,” ujar Mahfud MD di Kota Malang, Jumat.
Baca Juga: Apa yang Harus Dilakukan saat Tahu Pasanganmu Selingkuh? Ini 7 Cara Bijak Menghadapinya
Menurut dia, adapun sejumlah infrastuktur yang saat ini ada di Papua, seperti jalan tol, merupakan proyek dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
“Di Papua memang sudah ada infrastuktur jalan tol, tapi itu adalah proyek PUPR dari pusat, sudah saya cek. Untuk dana otsus, itu banyak dikorupsi,” katanya.
Padahal, kata Mahfud, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana yang besar untuk wilayah Papua. Namun, dana sebesar itu tidak dirasakan oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, kita ambil korupsinya. Jangan main-main, ini penegakan hukum. Kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan,” ucap Mahfud MD.