PIKIRAN RAKYAT - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan meminta PSSI bertanggung jawab secara hukum dan moral.
Tim juga menemukan fakta bahwa para pemangku kepentingan saling menghindar dari tanggung jawab dalam kejadian tersebut.
Menko Polhukam yang juga Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD mengatakan, pada Jumat 14 Oktober 2022 siang, pihaknya telah menyampaikan laporan terkait tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo.
Nantinya, hasil laporan itu akan diolah Presiden untuk menjadi kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Dari hasil pemeriksaan, menurut Mahfud, semua pemangku kepentingan terkait saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah.
"Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada presiden untuk semua temuan dan rekomendasi untuk stakeholder bagi yang dari pemerintah, Kemenpora, Kemenkes dan lain sebagainya telah kami tulis dalam 124 halaman laporan. Dalam catatan dan rekomendasi itu, kami juga sebutkan, jika kita selalu mendasarkan diri kepada aturan formal, maka semua menjadi tidak ada yang salah," tuturnya, dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022.
Dia menjelaskan, yang satu mengatakan bahwa aturannya sudah dilaksanakan. Lalu, pihak lain mengatakan sudah kontrak dan yang lain menyebutkan sudah sesuai dengan statuta FIFA.
Sehingga, di dalam catatan mereka disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab, begitu pula sub-sub organisasinya.