PIKIRAN RAKYAT – Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan tanggapannya, terkait pro kontra pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia.
Rencananya, jadwal rapat paripurna DPR RI untuk membahas pengesahan tersebut akan berlangsung besok, Selasa, 6 November 2022.
Mengingat banyaknya protes dan penentangan terhadap RKUHP yang akan disahkan, Mahfud MD mengatakan proses ini bagaimanapun harus dan akan tetap terlaksana.
"Kita lihat saja, antisipasi. Masa (mau) begitu terus? Ya disahkan, sudah ada prosedurnya,” ucap dia, Senin, 5 Desember 2022.
Baca Juga: Longsor Ancam Rumah Warga di Parongpong, BPBD Bandung Barat Serukan Imbauan
Mahfud melanjutkan, tak mungkin RKUHP akan terus menggantung dan tidak diresmikan hanya karena adanya polemik publik.
“Bagi yang tidak setuju ada mekanismenya (untuk protes dengan baik dan benar), silakan saja," ujar Mahfud lagi, ditemui wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
Kendati mempersilakan masyarakat untuk mengutarakan penolakannya dengan mekanisme yang tepat, Menko Polhukam mengaku tak ingin ikut campur dengan memberikan tanggapan lebih.
"Ya tanggapannya biar DPR yang menyelesaikan," ujar Mahfud.