PIKIRAN RAKYAT - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan DPR RI dan pemerintah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Selasa, 6 Desember 2022.
Indonesia memiliki KUHP sendiri setelah bertahun-tahun menggunakan beleid hukum pidana yang merupakan produk kolonialisme Belanda.
"Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, usai mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keterangan tertulis.
Yasonna mengatakan perjalanan penyusunan materi dalam draf RKHUP tidak selalu mulus karena dihadapkan dengan pasal-pasal kontroversial.
Baca Juga: DPR Sebut RKUHP yang Disahkan Jadi Undang-Undang Bukan Produk Hukum yang Sempurna
Di antaranya, pidana kumpul kebo, pasal penghinaan presiden, vandalisme, pidana santet, hingga penyebaran ajaran komunis.
Ia mempersilakan kepada pihak-pihak yang tak setuju terhadap produk RKUHP baru ini agar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK," katanya.
Di sisi lain, telah disahkannya KUHP baru menggantikan KUHP lama produk peninggalan kolonial, mendapat sorotan media Belanda.
Baca Juga: Menkumham Yasonna: RKUHP Tidak Mungkin Disetujui Masyarakat 100 Persen