PIKIRAN RAKYAT - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar Yuwono Pintadi dikeluarkan dari daftar pemohon uji materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Surat DPP Partai NasDem dilayangkan ke MK pada Selasa, 3 Januari 2023. Surat itu bernomor 001-SE/DPP-NasDem/1/2023 dan ditandatangani oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Wakil Sekjen Hermawi Taslim.
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa Yuwono Pitandi bukan anggota atau kader Partai NasDem seperti yang tertera dalam berkas pemohon uji materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Kami mohon agar MK berkenan mengeluarkan nama Yuwono Pintadi dalam registrasi nomor perkara 114/PUU-XX/2022 karena yang bersangkutan tidak berhak menggunakan identitas Partai NasDem," katanya dalam keterangannya, Rabu 4 Januari 2022.
Baca Juga: Jokowi 3 Kali Tak Bantah Kabar Reshuffle 2023, Nasib Menteri NasDem Dipertaruhkan
Lebih jauh, Willy menjelaskan mengenai status keanggotaan Partai NasDem setelah Kongres II tahun 2019 yang telah menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.
Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Partai NasDem, anggota dapat diberhentikan. Anggota dapat diberhentikan jika melanggar kebijakan partai. Hal itu dijelaskan di dalam ayat 2 huruf b Sedangkan, ART Pasal 2 huruf c, disebutkan bahwa anggota wajib berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program partai.
DPP Partai NasDem juga telah mengeluarkan surat edaran atau kebijakan kepada seluruh anggota Partai NasDem yang telah mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berakhir pada tahun 2019 wajib aktif memperbarui keanggotaan melalui sistem E-KTA Partai NasDem.
"Jika tidak memperbaharui keanggotaan, maka dianggap mengundurkan diri," ujarnya.