PIKIRAN RAKYAT – Pasca bentrokan antar sesama buruh pekerja di smelter nikel PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Selatan, Menko Polhukam Mahfud MD meminta perusahaan lebih terbuka pada pemerintah.
Mahfud mengaku pihaknya telah mempelajari latar belakang di balik meledaknya konflik antar tenaga kerja di PT GNI. Mahfud menilai data-data yang pemerintah terima belum mencerminkan keterbukaan perusahaan.
Untuk itu, kata dia, pemerintah mengimbau PT GNI seyogianya lebih terbuka lagi, sehingga peristiwa bentrok tenaga kerja asing (TKA) dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat diselidiki lebih dalam.
"Pemerintah dengan ini mengimbau agar PT GNI bisa bersikap terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia," kata Mahfud.
Baca Juga: Suram, Peserta yang Terlibat Perjokian di Rekrutmen BUMN Bakal Kena Blacklist
"Kemudian, perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja kondusif agar tak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja," ucapnya lagi.
Soal tuntutan pekerja terkait hak-hak mereka, Mahfud menilai PT GNI perlu menyikapinya dengan transparan dan bijaksana.
"Pemerintah menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak dengan perlakuan yang adil," kata Mahfud, Senin, 16 Januari 2023.
"Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya menyikapi tuntutan pekerja dengan arif. Selanjutnya, pekerja harus bisa menyampaikan, aspirasinya dan menuntut hak-hak nya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata dia, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.