PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengungkapkan saat ini muncul gerakan setop bayar pajak di media sosial. Diduga, gerakan ini muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan publik buntut kasus dugaan harta tak wajar pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang belakangan ini namanya banyak dibicarakan publik.
Menurut Puteri, gerakan setop bayar pajak berpotensi mengikis kepercayaan pembayar pajak, mengurangi penerimaan pajak, berdampak pada keberlanjutan pembangunan, dan mengganggu layanan publik. Sebagaimana diketahui, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara.
“Manfaat pajak ini berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk itu, kepercayaan publik harus segera dikembalikan, terutama edukasi bahwa pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya,” kata Puteri dalam keterangan, Selasa, 28 Februari 2023, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Pimpinan DPR Ingatkan Pejabat Pajak Taat Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Puteri mengatakan bahwa selama ini pajak memberikan manfaat kepada masyarakat lewat berbagai layanan dan fasilitas publik. Berdasarkan catatannya, pada 2020 pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak hingga Rp1.717,8 triliun.
Dia menjabarkan manfaat penerimaan pajak yang didapat negara tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada 161,7 juta jiwa melalui bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi elpiji, dan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Selain itu, kata dia, pajak digunakan untuk menjaga ketahanan UMKM lewat subsidi KUR dan non-KUR kepada 7 juta debitur. Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar, seperti pembangunan jalur kereta api sepanjang 6.624 km, 1.823 unit rumah khusus, hingga 2.344 BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Baca Juga: Imbas Mario Dandy Pamer Kemewahaan, Sri Mulyani Bubarkan Klub Moge Ditjen Pajak
Menanggapi gerakan setop bayar pajak tersebut, dia menekankan bahwa DPR RI selalu membuka pintu untuk menerima laporan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan pajak. Laporan tersebut dipastikan akan ditindaklanjuti kepada pemerintah.