PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu penyebab terjadinya praktik maling uang rakyat (korupsi) di dalam institusi pajak. Praktik kotor itu disebut bermula dari tunggakan wajib pajak.
Dirjen Pajak tengah menjadi sorotan lantaran gaya hidup mewah para pejabatnya. Kini, muncul persepsi di masyarakat yang menyebut uang pajak yang telah dibayarkan justru dikorupsi oleh oknum pejabat pajak.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa praktik korupsi tersebut bermula dari para wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak. Menurutnya, para wajib pajak yang menunggak dijadikan celah oleh oknum pejabat pajak untuk saling melakukan praktik saling menguntungkan.
Baca Juga: Eks Pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Penuhi Panggilan KPK
"Simpel-nya, persoalan pajak itu karena wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, itulah yang mendorong pejabat pajak korupsi. Sebetulnya sama-sama untung itu antara pegawai pajak dan wajib pajak, harusnya dia bayar 1.000, misalnya, karena nego dia cukup bayar 500," kata Alex di Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023.
Alex berpendapat praktik korupsi pejabat pajak bisa dihindari jika para wajib pajak tertib membayar kewajibannya. Sehingga, tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum pejabat pajak yang tidak berintegritas.
"Ini persoalannya pada ketidakpatuhan, ketidaktaatan wajib pajak membayar pajak sehingga timbullah korupsi oleh teman-teman yang tidak berintegritas. Sebetulnya kalau wajib pajak membayar apa adanya, itu tidak ada ruang untuk korupsi di bidang pajak," ucapnya.
Baca Juga: Indonesia Hari Ini Lebih Korup Dibanding 2014, Indeks Persepsi Korupsi Anjlok
Terkait persepsi masyarakat yang menganggap uang pajaknya dikorupsi, Alex menegaskan bahwa itu tak terjadi. Sistem pembayaran pajak yang berjalan saat ini disebutnya dilakukan melalui jasa perbankan, sehingga tidak ada celah untuk korupsi.