PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi II DPR dari fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, pemutakhiran data pemilih perlu dilakukan dengan teleti dan kecermatan yang tinggi. Terutama untuk memastikan pemilih berusia muda, yang bakal berpartisipasi dalam pemilu pada 14 Februari 2024.
Guspardi menyarankan, butuh pembanding dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Menurutnya, data dari Dukcapil itu pasti lengkap. Yang berbeda adalah data para pemilih dahulu, ada yang sudah meninggal, pindah alamat, pindah profesi menjadi anggota TNI/Polri, dan lain sebagainya.
“Itu yang perlu disikapi, dibenahi dan dilakukan kajian-kajian bagaimana menyiapkan Langkah mitigasi kepada warga masyarakat yang semestinya berhak memilih jangan sampai (harus) tidak memilih,” kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin 6 Maret 2023.
Pada Pemilu 2019 banyak orang tak memilih bukan karena golput. Melainkan luput dari pendataan saat usianya belum tergolong sebagai pemilih atau pindah domisili dan banyak sekali data pemilih fiktif yang disalahgunakan untuk menambah pemilih di TPS.
Baca Juga: Dikeroyok Teman Sebaya, Anak Sunan Kalijaga Harus Jalani CT Scan
"Data pemilih yang bermasalah bisa sangat sensitif dijadikan gugatan sengketa pemilu oleh pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilihan," ujar Politisi PAN itu.
Guspardi menilai ada dua cara untuk mengantisipasi data pemilih agar tidak luput dari pencocokan data pemilih (Coklit). Pertama, inisiatif dari Ketua RT/RW atau perangkat desa mendata calon pemilih baru atau warga yang baru pindah domisili.
Kedua, peran aktif warga untuk melaporkan diri bahwa mereka belum terdaftar sebagai pemilih. Peran aktif warga dan perangkat desa sangat diperlukan agar data pemilih di kemudian hari tak bermasalah.
"Contohnya data anggota TNI atau Polri, jangan sampai luput dari pendataan," katanya.