PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membuat perusahaan cangkang. Perusahaan yang tidak jelas itu digunakan untuk 'menumpuk' uang.
Hal itu merupakan salah satu contoh tindak pencucian uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pejabat. Namun, sayangnya banyak pembiaran yang dilakukan dalam pengusutan kasus tersebut, sehingga timbul kecurigaan bahwa ada pembagian terhadap uang dari tindakan tersebut.
"Tidak ada yang perlu dihentikan dari langkah ini, karena beda jalur. Bu Sri Mulyani sudah terus melangkah dan sudah bagus, dan yang saya juga terus melangkah," ucap Mahfud MD dalam konferensi pers pada Sabtu, 11 Maret 2023.
Oleh karena itu, dia mengingatkan seluruh Kementerian dan Lembaga, agar mengantisipasi dan mengusut hal tersebut. Pasalnya, banyak PNS yang bertindak seperti Rafael Alun Tirsambodo.
Baca Juga: Respons Mahfud MD saat PPATK Bongkar Transaksi Janggal di Kementerian Lain di Luar Kemenkeu
"Saya ingatkan kepada Kementerian/Lembaga dari sekarang, di Kementeriannya itu yang seperti ini banyak," ujar Mahfud MD.
"Orang beli proyek, seakan-akan nggak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, istrinya bikin itu, yang tidak jelas juga siapa pelanggannya. Uangnya bertumpuk di situ," katanya menambahkan.
Mahfud MD pun menekankan bahwa pengusutan semacam itu bukanlah ranah dari Menteri terkait. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sangat penting.
"Nah kalau itu memang Menteri nggak sanggup menjangkau sampai ke situ, makanya ada aparat penegak hukum (APH). Nanti kita kerjain ini," tuturnya.