/photo/2023/01/21/3772107571.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan dalam pemeriksaan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Menurutnya, dilibatkannya elemen-elemen pengawasan eksternal akan membuat pemeriksaan menjadi kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.
"Atau komite aparatur sipil negara KASN atau BKN (Badan Kepegawaian Negara)," ujar Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.
Saat ini, kata Arsul, pengawasan internal Kemenkeu belum maksimal. Menurutnya, hal itu disebabkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memiliki tugas dan tanggung jawab berat. Walhasil, perhatian Sri Mulyani untuk pengawasan internal menjadi minim karena sibuk dengan tugas-tugas itu.
Baca Juga: Apa Itu Dana SPI? Dana yang Diduga Dikorupsi Rektor Udayana
"(Sri Mulyani) Jagain fiskal negara ini sehingga yang persoalan-persoalan internal seperti kekayaan aparaturnya yang menimbulkan pertanyaan publik dan segala macam, ini kurang porsinya, porsi perhatiannya," tutur Asrul.
Arsul memandang, kejadian ini menjadi perhatian publik karena capaian-capaian baik yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Oleh karena itu, dia menyarankan agar ke depan diperlukan pengawasan melekat yang ditingkatkan.
"Nah, inspektorat jenderal saya kira ke depan itu harus lebih menunjukkan diri, ya. Paling tidak kepada publik bahwa kinerja mereka ini memang juga maksimal, gitu, lho. Tidak kemudian ketika sudah ada kasus yang ramai, baru seperti orang kebakaran jenggot," sebutnya.***