PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi terhadap 69 pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dianggap mempunyai harta kekayaan tidak wajar. Adapun, ke-69 PNS itu juga disebut sebagai orang yang tergolong dalam kategori risiko tinggi dan risiko menengah terlibat dalam transaksi janggal lantaran ketidakwajaran jumlah hartanya tersebut.
Diagnosis kepada 69 pegawai itu didapatkan usai Kementerian Keuangan melakukan identifikasi. Hal tersebut mencakup soal kecocokan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan hasil audit, tingkah laku, dan media sosial.
Nantinya, hasil investigasi terhadap 69 PNS tersebut akan diungkapkan pada pekan depan. Keterangan itu disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu, 11 Maret 2023, kemarin.
“Ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut, nanti Pak Wamen dan Itjen akan melaporkan kepada publik setelah melapor kepada saya,” kata Sri Mulyani, dikutip pada Minggu, 12 Maret 2023.
Baca Juga: Penjelasan Bea Cukai Soal Keluhan Netizen: Beli Barang Rp4 Juta, tapi Kena Pajak Rp55 Juta
“Informasi dari kami, 29 untuk risiko tinggi dan 68 pegawai yang risiko menengah. Sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk ke risiko tinggi dan menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu,” ujarnya.
Meski menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap 69 pegawai tersebut, tetapi Sri Mulyani mengatakan jika pihaknya juga menerapkan asas kepatuhan dan kepantasan.
“Saya sampaikan walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” ucapnya seperti dilaporkan Antara.
Janji Sri Mulyani
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani pun menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang ikut mengawasi dan mengungkapkan harta pegawai Kementerian Keuangan yang janggal, di antaranya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aparat penegak hukum, media, dan warganet.