PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengungkapkan, perdagangan pakaian, sepatu, dan tas bekas impor memiliki sisi negatif. Dia mengatakan, hal tersebut melanggar hukum, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum.
Bila impor pakaian bekas itu tidak ditindak, maka akan menjadi praktik korupsi yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Novel Baswedan juga mengungkapkan, ancaman lainnya adalah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
"Banyaknya impor ilegal baju atau produk tekstil bekas tersebut akan mengganggu produksi tekstil dalam negeri yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan kepentingan negara," kata Novel Baswedan menerangkan, Jumat 17 Maret 2023.
Menurut dia, sangatlah penting dukungan dari pelbagai pihak untuk menegakkan hukum juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara.
Baca Juga: Untuk Maneh, Urang, dan Sararea: Dulu Bahasa Sunda Egaliter
Tren thrifting
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan, tren thrifting pakaian bekas impor dapat mengancam upaya pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, jika berlangsung terus dikhawatirkan jadi celah usaha bagi importir nakal.
“Itu akan jadi multiplier effect untuk industri kita apalagi pakaian ini kan padat karya. Itu jadi PR lagi, bagaimana seandainya padat karya yang hancur, tenaga kerja kita yang luar biasa ini mau kerja di mana,” katanya di Jakarta, Jumat.
Dikatakan Reni, thrifting pakaian bekas impor akan mengganggu utilitas industri, karena selain dilarang, pakaian bekas impor yang harganya lebih murah dikhawatirkan mengganggu pasar yang ada, terlebih menjelang Lebaran, momentum mendongkrak penjualan sandang.
“Apalagi untuk IKM (industri kecil dan menengah), IKM tahu sendiri modelnya juga terbatas, marginnya juga kecil. Nah mereka tidak bisa menjual dengan harga yang lebih kompetitif karena (produk) mereka baru,” tuturnya seperti dilaporkan Antara.