PIKIRAN RAKYAT – Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menanggapi larangan Jokowi soal buka puasa bersama (bukber) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu para menteri Kabinet Indonesia Maju hingga anggota TNI dan Polri beberapa waktu lalu.
Larangan Jokowi itu terangkum dalam surat resmi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan pada Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.
Muhammad Iqbal dari PKS menilai justru kegiatan bukber merupakan kegiatan positif. Ada manfaat yang bisa didapat yakni meningkatkan spiritualitas serta kebersamaan para ASN dan pejabat negara tersebut.
Menurutnya, situasi Covid-19 saat ini sudah sangat reda dengan banyaknya konser dan kegiatan mengundang kerumunan yang terbukti tidak terlalu signifikan dalam penambahan kasus corona di saat transisi menuju endemi menjadi salah satu poin larangan Jokowi tersebut.
Baca Juga: Larangan Bukber Ternyata Imbas ‘Pejabat Pamer Harta’, Pramono Anung: Intinya Kesederhanaan
"Ceramah Ramadhan bisa memberikan pencerahan kepada ASN dan pejabat pemerintahan apalagi saat ini lagi ramai isu pamer kemewahan, Ramadhan saat yang tepat mereka mendapat wejangan dan tausiah,” kata Iqbal.
"Jangan sampai kebijakan ini menjadi dianggap diskriminatif karena umat beragama lain bebas melakukan kegiatan ibadah seperti acara buka bersama," ujarnya, dikutip dari laman PKS.
Penentangan juga datang dari Anggota Komisi Hukum DPR RI Muhammad Nasir Djamil. Kader PKS itu menilai bisa jadi ide larangan itu bukan dari Jokowi, tapi ada pihak lain yang menginginkannya.
“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau,” ujar Nasir.