PIKIRAN RAKYAT - Angka penularan virus Covid-19 belakangan ini kembali meningkat. Per Minggu 2 Agustus 2020, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat 1.519 kasus baru, sehingga akumulasi kasus di Indonesia mencapai 111.455. Namun kendati demikian, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 dipastikan akan tetap terlaksana.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menyebut pelaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang sudah final. Persiapan pun sudah kembali dilakukan. Dia juga menyebut akan sangat kecil kemungkinan Pilkada diundur ke tahun depan.
“Kemungkinan Pilkada diundur lagi ke 2021 sangat kecil. Kalau terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan Pilkada diundur tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR," kata Guspardi lewat keterangan tertulis, Senin 3 Agustus 2020.
Baca Juga: Babak Belur di Hajar Pandemi Covid-19, Mazda Tekor Hingga Rp 5,6 Triliun
Kata dia, awalnya Komisi II DPR RI sudah mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur ke 2021. Namun, setelah dilakukan pembicaraan yang intens antara pemerintah dan DPR, maka ditetapkanlah pelaksanaan tetap pada 9 Desember.
"Penetapan tanggal pelaksanaan Pilkada sudah melalui beberapa pertimbangan di antaranya Pemerintah dalam hal ini Mendagri mengatakan bahwa ada 49 negara yang menjadwalkan pemilu di berbagai negara lain dan tidak ada satupun dari negara tersebut melakukan penundaan menjadi 2021," kata dia.
Pertimbangan lainnya, kata Guspardi, karena tak ada yang bisa menjamin kapan kepastian wabah Covid-19 akan berakhir. Sejumlah langkah antisipatif pun sudah dicanangkan
Baca Juga: Awalnya di Jalan dan di Balik Tembok, Para Siswa di Indramayu Kini Bisa Akses Internet Gratis
"Seperti anggaran Pilkada serentak di mana pemerintah saat ini mengalihkan untuk penanganan Covid-19, tidak perlu risau. Karena Mendagri sudah membuat surat edaran melarang kepada seluruh kepala daerah menggunakan anggaran pilkada untuk penanganan Covid-19," kata dia.