PIKIRAN RAKYAT - Jusuf Kalla (JK) membandingkan kelonggaran aturan ceramah agama di masjid di Indonesia dan negara lain. Menurut Wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu, aturan ceramah di Indonesia lebih longgar dari sejumlah negara lain.
"Kalau kita beda, kadang-kadang ada masjid begitu (penceramah) naik mimbar langsung kritik pemerintah habis-habisan. Kalau di Malaysia, langsung ditangkap polisi. Apalagi, di Arab Saudi 10 tahun penjara itu," katanya saat menyampaikan ceramah tarawih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat, 31 Maret 2023 malam.
Menurut Jusuf Kalla, Indonesia adalah satu dari dua negara di dunia yang masjidnya diperbolehkan dibangun oleh masyarakat sendiri. "Saya kira Masjid UGM ini walaupun dibangun di kampus, dibangun bersama-sama oleh masyarakat," ucapnya.
Sedangkan, aturan di Malaysia dan Arab Saudi atau negara mana pun, semua masjid dibangun oleh negara. Sehingga, karena negara yang membangun, isi khotbah dan ceramahnya harus sama dengan kebijakan negara.
"Jadi, berbahagialah umat Islam di Indonesia, kita dapat menyampaikan hal-hal yang menurut kita penting," ujar Jusuf Kalla.
Selain itu, umat Islam juga patut berbangga karena tidak ada negara di dunia yang jumlah masjidnya luar biasa banyak seperti di Indonesia.
"Lebih dari 800.000 masjid dan musala, hampir satu juta, di setiap jalan kampung pasti ada. Di Malaysia memang penduduknya 30 juta, tetapi masjid cuma 760," ujar Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.
Kata Jusuf Kalla Soal Aturan di Masjid
Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, buka suara soal suasana menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Ia menegaskan masjid tidak boleh dipakai kampanye menjelang gelaran tersebut.
Tak hanya bagi masjid, Jusuf Kalla juga menghendaki agar kampanye tidak dilakukan di semua tempat ibadah di Indonesia. Menurutnya, ada potensi perpecahan di antara umat jika hal itu dibiarkan.