PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Riau Syamsuar turun tangan meminta petunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah Bupati Meranti Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Syamsuar akan mengirim surat soal penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Meranti.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (3) dan (4), ketika bupati dan wakil bupati berhalangan, dilaporkan ke Mendagri," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus di Pekanbaru, Sabtu, 8 April 2023.
Dia menjelaskan, saat Muhammad Adil kena OTT KPK, maka gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus melaporkan kondisi terkini bahwa telah terjadi penangkapan terhadap bupati tersebut. Maka dari itu, ucap dia, Gubernur Riau meminta petunjuk Mendagri untuk memutuskan siapa yang bakal menjadi Plt. Bupati Kepulauan Meranti untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai bupati.
"Surat Gubernur Provinsi Riau itu sebagai dasar Mendagri menunjukkan wakil bupati sebagai Plt. Bupati Kepulauan Meranti, dan Mendagri yang akan mengeluarkan SK Plt. Bupati Kepulauan Meranti itu," katanya, dikutip dari Antara.
Akan tetapi, Firdaus menjelaskan sebelum SK keluar, wakil kepala daerah otomatis akan memegang jabatan plt. Kepala daerah yang berhalangan tersebut.
Wabup Meranti angkat bicara
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar memastikan pemerintahan di daerahnya tetap berjalan normal meskipun sang bupati ditangkap KPK pada Kamis, 6 April 2023. Asmar mengaku telah memanggil sekretaris daerah (sekda), asisten dan seluruh pimpinan OPD ke rumah dinasnya untuk mengkondisikan roda pemerintahan tetap berjalan normal seperti biasanya.
Baca Juga: KPK: Uang Miliaran Rupiah Hasil Korupsi Bupati Meranti Akan Digunakan Kampanye Pilgub Riau 2024
Amar mengatakan, untuk sementara waktu dirinya akan mengambil alih kebijakan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Meranti sampai beberapa hari ke depan.