PIKIRAN RAKYAT - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kader dari 2 Partai Politik (Parpol) di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang paling banyak tidak patuh melaporkan harta kekayaannya. Dua parpol itu adalah Golkar dan PDIP.
ICW mencatat, setidaknya terdapat 86 orang pimpinan AKD DPR periode 2019-2024. Dari jumlah itu, sebanyak 31 orang atau 36,4 persen patuh melaporkan LHKPN secara periodik dan disampaikan maksimal pada 31 Maret tiap tahunnya.
Sedangkan 55 orang atau 63,9 persen lainnya, tidak patuh melaporkan LHKPN mereka. Hal itu berdasarkan riset ICW yang dilakukan sejak 2019-2021.
"Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR yang paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) berasal dari PDIP dan Golkar," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers pada Minggu, 9 April 2023.
Baca Juga: LHKPN Sekda Riau SF Hariyanto Akan Diperiksa KPK, Buntut Pamer Kekayaan di Media Sosial
Padahal, Golkar dan PDIP diketahui merupakan partai yang mendapatkan kursi paling banyak di DPR. PDIP mendapatkan 128 kursi, sedangkan Golkar 85 kursi.
"Seharusnya, sebagai partai besar dan pemegang kursi terbanyak, dua partai ini bisa memberikan contoh bagi kader partai lain untuk taat dalam melaporkan LHKPN," ucap Kurnia Ramadhana.
Selain itu, ICW menyoroti hal menarik di antara parpol pemilik kursi di DPR tersebut. Pasalnya, hanya PDIP yang memasukkan pengaturan laporan harta kekayaan ke dalam AD/ART mereka.
"Akan tetapi, aturan itu ternyata tidak diintegrasikan dan dijalankan dengan baik. Sebab, PDIP terbukti menjadi salah satu partai terbanyak yang wakilnya di Alat Kelengkapan Dewan tidak patuh melaporkan LHKPN," tutur Kurnia Ramadhana.