PIKIRAN RAKYAT – Terungkapnya dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo membuka kotak pandora transaksi ganjil di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Komite TPPU pun langsung membuka transaksi mencurigakan lebih dari Rp300 triliun.
Sontak saja pengumuman soal transaksi mencurigakan lebih dari Rp300 triliun tersebut mengejutkan publik. Apalagi Ketua Komite TPPU Mahfud MD menyasar langsung pegawai Kemenkeu yang ada di baliknya.
Transaksi mencurigakan lebih dari Rp300 triliun itu langsung jadi bahasan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan PPATK dan Komite TPPU. Anggota DPR Arteria Dahlan bahkan sempat mencecar PPATK dan Mahfud MD lantaran membongar transaksi tersebut.
Menurut Arteria Dahlan, aksi PPATK dan Mahfud MD membongkar transaksi mencurigakan tersebut sudah melanggar hukum. Arteria bahkan siap menempuh jalur hukum usai adanya bocoran soal transaksi itu.
Hubungan antara DPR dengan PPATK dan Komite TPPU pun makin memanas. Hingga pada Rapat Dengar Pendapat pada Rabu, 29 Maret 2023 Mahfud MD menyebut bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk mengungkap transaksi mencurigakan tersebut.
Di tengah kisruh tersebut, masyarakat banyak yang mendukung Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan yang ada di Kemenkeu. Sebaliknya, masyarakat tak setuju dengan pernyataan DPR yang meminta PPATK tak mengungkapnya ke publik.
Hal itu dibuktikan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam periode survei tanggal 31 Maret 2023 hingga 4 April 2023. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.229 responden yang dihubungi lewat sambungan telepon.
Dari total responen tersebut sebanyak 35,5 persen di antaranya mengetahui pernyataan Mahfud MD soal transaksi mencurigakan. Sedangkan 64,5 persen responen di antaranya tidak mengetahuinya.