PIKIRAN RAKYAT – Buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada Jumat, 14 April 2023 malam mulai diantisipasi sejumlah partai politik (parpol) termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan kadernya untuk tak berulah.
Hasto mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tak menyalahgunakan kekuasaan dan juga amanat rakyat. Partai berlogo kepala banteng tersebut juga langsung mengeluarkan instruksi untuk seluruh kadernya.
“Begitu kami dengar adanya OTT, kami mengeluarkan instruksi kembali untuk ingatkan seluruh kader PDIP untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan,” kata Hasto.
Instruksi tersebut juga sejalan dengan perintah Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mantan Presiden RI itu mengingatkan kadernya untuk tak korupsi.
Baca Juga: Yana Mulyana Ulang Kasus 10 Tahun Lalu, Jadi Wali Kota Bandung ke-2 yang Terjerat Kasus Korupsi
“Ibu Megawati sudah berulang kali mengingatkan jangan menerima gratifikasi dan sebagainya, jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan. Dan kami menjawab melalui pendekatan sistem pencegahan, tetapi juga memberikan sanksi yang tegas bagi kader-kader PDIP yang terlibat korupsi,” ucapnya menambahkan.
Bahkan sebagai bentuk dukungan PDIP kepada pemerintah untuk memberantas korupsi, Hasto menyebut partainya sangat mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Sekjen PDIP itu menyebut sejak awal partainya dibentuk adalah untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Sikap PDIP sangat jelas, apalagi sejarah menunjukkan PDIP kan lahir sebagai suatu antitesis dari pemerintah Orde Baru yang sarat KKN. Itulah roh yang ikut mendorong lahirnya PDI Perjuangan, UU KPK juga lahir pada pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri,” katanya.
Menurut Hasto, PDIP mulai meningkatkan kelembagaan partai untuk memerangi korupsi. Salah satunya dengan mengubah cara pemilihan dengan demokrasi berdasarkan merit system.