PIKIRAN RAKYAT - Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo, membantah isu yang menyebutkan Kemenkeu menyetujui penggadaian aset milik Pemerintah Kabupaten Meranti sebagai jaminan utang. Menurutnya, yang benar adalah Kemenkeu menyetujui pelebaran defisit yang akan ditutup dengan pinjaman daerah.
"Kementerian Keuangan membantah memberi persetujuan gadai aset milik Pemda Kabupaten Meranti. Yang benar, Kemenkeu menyetujui pelebaran defisit yang akan ditutup dg pinjaman daerah," ujar Yustinus Prastowo melalui cuitan di akun Twitter @prastow pada 20 April 2023.
"Persetujuan itu bukan jaminan utk melakukan pinjaman. Pinjaman harus tetap dilakukan secara kredibel, sesuai tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya lagi.
Baca Juga: Muhammad Adil Diduga Jadikan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Sebagai Jaminan Utang di Bank
Yustinus kemudian mengunggah foto Surat S-69/MK.7/2022 tertanggal 22 Juni 2022 yang mengatur soal itu.
"Persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD ini bukan merupakan jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan pelampauan defisit APBD dan pemanfaatan dana pinjaman dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan meranti," demikian bunyi surat S-69/MK.7/2022.
Baca Juga: Megawati Dikabarkan Akan Umumkan Ganjar Pranowo Capres PDIP Hari Ini 21 April 2023
"Jadi tidak benar dan menyesatkan jika gadai gedung milik Pemkab Meranti tersebut diketahui dan disetujui Kemenkeu. Ketentuan, mekanisme, tata kelola, dan akuntabilitas pinjaman daerah telah diatur secara jelas," ujar Yustinus.
Sebelumnya, Kepala Cabang Bank Riau Kepri Syariah Selatpanjang Ridwan mengatakan, pinjaman Rp100 miliar Pemda Kabupaten Meranti sudah disetujui dua kementerian yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.