PIKIRAN RAKYAT – Informan eks Wamenkumham sekaligus Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menjadi ‘buronan’ Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia meminta pihak kepolisian turun tangan, mencari sumber pertama pemicu kebocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Bukan hanya pada polisi, Mahfud juga meminta MK untuk serius menyelesaikan perkara ini dalam waktu dekat. Menurutnya, terlepas benar atau tidak informasi yang beredar, dugaan kebocoran data ini segenting tereskposenya rahasia negara.
"Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ujar Mahfud, lewat cuitannya di akun @mohmahfudmd, dilihat Senin, 29 Mei 2023.
“Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara,” katanya, masih di cuitan serupa.
Baca Juga: SBY: Mayoritas Parpol Menolak Pengubahan Sistem Terbuka Menjadi Tertutup, Harus Didengar
Mahfud menyayangkan adanya dugaan kebocoran data, karena bahkan sebagai mantan Ketua MK, ia tak pernah berani minta bisikan, isyarat, atau bertanya gamblang mengenai putusan yang belum dibacakan.
"Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. MK harus selidiki sumber informasinya," ujar Mahfud.
Kegaduhan mulanya dipantik pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana. Dia mengklaim dapat informasi dari orang dalam MK yang kredibel, terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny lewat akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu.