PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan penagihan utang terhadap para obligor/debitur BLBI tetap terus dilakukan.
Dia menyatakan penagihan utang bakal terus berlanjut meskipun pejabat-pejabat yang duduk di lembaga pemerintahan berganti setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mahfud selaku Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menjelaskan bahwa utang para obligor/debitur tetap tercatat dan tidak akan terhapus.
Utang tersebut, kata Mahfud, masih terus tercatat sampai mereka melunasinya karena utang itu merupakan uang negara.
Baca Juga: Ancaman Negara bagi Pengutang BLBI, Paspor Dicekal hingga Tak Bisa Lagi Ajukan Kredit ke Bank
Lebih lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menuturkan penagihan utang kepada para obligor/debitur BLBI telah tercatat di Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu, penagihan utang juga menjadi tugas pemerintahan berikutnya.
"Komitmen (menagih utang) sudah pasti, nanti pada akhir tugas (Satgas BLBI) kami akan membuat catatan ini yang masih harus ditagih karena yang nyetempel (membubuhkan stempel) itu Menteri Keuangan. Itu tentu mengikat pemerintah berikutnya. (Itu menjadi) tugas pemerintah, siapa pun yang memerintah," kata Mahfud sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 7 Juni 2023.
Dia lantas mengingatkan para obligor/debitur agar segera melunasi utangnya kepada negara. Dia menegaskan, pemerintah bakal tetap mengejar dan menagih meskipun mereka telah berganti kewarganegaraan.
Terkait obligor/debitur yang telah menjadi warga negara asing, kata Mahfud, hal itu tidak menjadi masalah sebab aset-aset mereka yang menjadi jaminan masih berada di Indonesia.