PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti empat kontroversi yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia tidak meyakini jika sejumlah tindakan tersebut merupakan suatu kebetulan.
Sorotan pertama tertuju pada izin ekspor pasir laut. Setelah 20 tahun ditutup, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan aktivitas dagang tersebut.
Ekspor pasir laut disebut tidak akan menguntungkan Indonesia. Alih-alih untung, tindakan itu justru akan mendatangkan kerugian dan dinilai seperti menjual negara.
Sorotan kedua yaitu mengenai rencana pemerintah dalam melakukan pemutihan seluas 3,3 juta hekater kebun sawit. Kebijakan tersebut langsung menuai kritikan.
Pemutihan tersebut disebut merupakan langkah penyelesaian permasalahan kebun sawit yang sesuai dengan mekanisme Pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Cipta Kerja. Permasalahan itu, seperti izin lokasi, hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang kerap beririsan dengan kawasan hutan.
Lalu yang ketiga ada permasalahan mengenai ekspor ilegal sebanyak lima jta ton bijih nikel ke China. Padahal, dari aturan yang ada, bijih nikel dilarang diekspor sejak 1 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Baca Juga: Tindak Ponpes Al Zaytun, Pemerintah Lakukan 3 Langkah
Sementara itu sorotan yang keempat mengenai impor garam, gula, dan beras hingga jutaan ton. Kebijakaan tersebut mendapat kritikan karena di Indonesia banyak petani dan perajin garam dam gula, tetapi pemerintah justru memutuskan melakukan impor.