PIKIRAN RAKYAT - PP Muhammadiyah mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah tegas terkait polemik dugaan penyimpangan paham agama di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Melalui Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, organisasi agama tersebut meminta agar Kemenag tak mematung di saat protes publik bertebaran di mana-mana.
"Terkait Al-Zaytun sekali lagi kami mengimbau atau memohon kepada Kementerian Agama jangan diam 1.000 bahasa, tapi lakukan sesuai dengan kewenangannya untuk bentuk tim investigasi," tutur Abdul Mu'ti, di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 28 Juni 2023.
Meski belakangan Kemenag sudah melayangkan ultimatum terkait kontroversi Pondok Pesantren asuhan Panji Gumilang, Muhammadiyah menilai hal itu tidaklah cukup.
Baca Juga: Hari Terakhir Registrasi Pembelian Tiket Konser Taylor Swift The Eras Tour Singapura
Alih-alih memberi peringatan, Mu'ti berpendapat sebaiknya Kemenag turun langsung dalam melakukan investigasi demi mengungkap kebenaran di balik isu yang meresahkan publik.
"Datang ke sana, kunjungi langsung on the spot, lihat bagaimana penyelenggaraan pendidikannya. Dan kemudian kalau memang di Al-Zaytun terdapat penyimpangan atau penyelenggaraan pesantren yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka Kemenag dapat menggunakan kewenangannya untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara atau pimpinan Al-Zaytun," ucapnya.
Selanjutnya, apabila tidak ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Al Zaytun, Muhammadiyah meminta agar Kemenag segera memberi klarifikasi supaya isu liar tak semakin berkembang.
"Kemudian bila tidak ditemukan adanya masalah, ya hendaknya juga di-clear-kan ke publik supaya masalah Al Zaytun ini tidak terus berulang dan menguras energi umat," ujarnya.