PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah akan menyelesaikan polemik Al Zaytun melalui tiga pendekatan. Ketiga pendekatan itu berkaitan dengan masalah hukum, administrasi pendidikan, dan keamanan.
"Masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri, kemudian masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Istana kepresidenan Jakarta, Senin 3 Juli 2023.
"Selanjutnya masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu, diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal," tuturnya menambahkan.
Baca Juga: Connie Bakrie Cerita Al Zaytun Ingin Abadikan Namanya di Kapal Raksasa: Segede Kapal Nabi Nuh
Menurut Mahfud MD, tidak ada yang perlu disampaikan secara khusus terkait dengan perkembangan penanganan Pondok Pesantren Al Zaytun. Hal itu termasuk soal pemanggilan Panji Gumilang selaku pimpinan oleh Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama.
Penentuan Nasib Al Zaytun
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut keputusan soal polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akan disampaikan pada pekan depan. Menurutnya, keputusan itu akan disampaikan langsung oleh Mahfud MD. Pasalanya, permasalahan Al Zaytun tersebut memang sudah dilimpahkan ke pemerintah pusat.
"Nanti Menkopolhukam yang akan menyampaikan secara detail sedang dibahas kemarin pun saya rapat bersama Menko PMK," ucapnya usai menghadiri acara Peringatan HUT Ke-77 Bhayangkara di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 1 Juli 2023.
Baca Juga: Sholat Idul Adha 2023 di Al Zaytun Campurkan Jemaah Pria dan Wanita, Netizen: Inget Azab
Ridwan Kamil mengatakan bahwa Mahfud MD telah membahas secara rinci dan mendalam terkait polemik tersebut. Paling tidak keputusan final terkait polemik itu disampaikan pada hari Senin 3 Juli 2023 atau Selasa 4 Juli 2023.