PIKIRAN RAKYAT - Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan alasan pemerintah tidak akan membubarkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Dia mengatakan, penindakan terhadap Al Zaytun hanya akan dilakukan dari sisi pidana terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan pemimpin Al Zaytun, Panji Gumilang.
"Kalau Anda bertanya mau diapakan Al Zaytun, ada yang mengatakan untuk dibubarkan saja karena menganggapnya berbahaya, sampai sekarang pemerintah tidak pernah membubarkan pesantren. Saya berpikir, kita jangan membuat preseden buruk untuk membubarkan pesantren," kata Mahfud MD.
Mahfud MD tidak ingin pemerintah memberikan preseden buruk dengan membubarkan pesantren.
"Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi preseden. Suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kami, cara memandang Islam beda dengan kami, cara menghadapi negara beda dengan kami, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan," ujar Mahfud MD pada 12 Juli 2023 dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: STNK Akan Dipasangi Chip, Polisi: Tunggu Tanggal Mainnya
Mahfud MD meyakini pesantren tidak pernah melahirkan generasi buruk. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan adalah membina, alih-alih membubarkan.
"Pesantren nanti bina secara resmi. Pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus. Namun yang di balik itu, yang kita tindak," Ucap Mahfud MD.
Al Zaytun Diawasi Kemenag
Kementerian Agama (Kemenag) akan menjadi pengawas dan pembina untuk Al Zaytun. Langkah tersebut diambil untuk menyelamatkan ribuan santri yang menempuh pendidikan di institusi itu.
Total ada 5.014 santri yang menempuh pendidikan di Al Zaytun. Untuk santri yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah ada sebanyak 1.289 orang.