PIKIRAN RAKYAT - Polisi mengungkap rumitnya proses pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) penjualan ginjal jaringan internasional Bekasi-Kamboja.
Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol. Krishna Murti menuturkan ada beberapa faktor yang mempersulit kerja polisi dalam menelusuri kasus dugaan TPPO ini, seperti tidak adanya ahli yang diperbantukan (atase) Polri di kedutaan Indonesia untuk Kamboja.
Meski demikian, kendala tersebut tak lantas membuat Polri angkat tangan dan membiarkan kasus dugaan TPPO terus berlanjut.
“Pada kasus TPPO (ginjal) ini kami mengalami kesulitan. Nah kesulitan itu menjadi tantangan bagi kami. Sehingga kami harus melakukan koordinasi yang ketat dengan didukung oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) khususnya karena kami tidak punya atase Polri di Kamboja, kami meng-employing dukungan dari atase pertahanan,” katanya.
Baca Juga: OYO vs RedDoorz: Ketahui Kekurangan dan Kelebihan Sebelum Reservasi Kamar
Di sisi lain, unsur pendorong yang membuat penanganan kasus ini sedikit terhambat yakni adanya ketimpangan antara paham lembaga internal dengan Polri.
“Belum ada kesepahaman tentang kasus-kasus TPPO, baik di lingkungan internal dalam negeri domestik khususnya kementerian lembaga, termasuk KBRI, sebagian menganggap ini belum terjadi tindak pidana. Tapi kami meyakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana,” katanya.
Selain itu, tempat kejadian perkara yang ada di bawah naungan pemerintah Kamboja menjadi salah satu faktor sumbangsih rumitnya penyelidikan terhadap kasus TPPO penjualan ginjal di luar sana.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Miris Sekaligus Geram dengan Kasus Jual-beli Ginjal di Bekasi: Biadab