PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara soal polemik dan perdebatan yang tengah hangat dibahas masyarakat.
Adapun polemik dan perdebatan tersebut terkait penetapan status tersangka Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun Henri dan Afri ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan alat deteksi korban reruntuhan. Belakangan, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono atas adanya kekhilafan dari tim penyelidik di balik status tersangka dua prajurit militer aktif tersebut.
Menanggapi dinamika terkait proses hukum yang tengah berkembang, Mahfud MD meminta agar perdebatan dan polemik tentang status hukum Kabasarnas segera diakhiri.
Baca Juga: Roundup: Permintaan Maaf KPK ke TNI Usai Tetapkan Pejabat Basarnas Tersangka
Menurut Mahfud, yang terpenting saat ini adalah menuntaskan dan menegakkan proses hukum terhadap Henri dan Afri atas dugaan suap yang disangkakan kepada keduanya melalui peradilan militer.
“Meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang. Yang penting kelanjutannya yakni agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya yakni korupsi,” kata Mahfud MD dalam unggahan di Instagram pribadinya @mohmafudmd sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com, Sabtu, 29 Juli 2023.
Mahfud menyampaikan perdebatan soal kesalahan prosedural yang dilakukan KPK harus segera disudahi lantaran lembaga antirasuah itu juga sudah meminta maaf dan mengaku khilaf.
Sementara itu, pihak TNI juga sudah menerima substansi soal dugaan korupsi yang dilakukan Henri dan Afri untuk selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan kompetensi peradilan militer.