PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang diterpa masalah internal usai menetapkan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka.
Henri dan Afri ditetapkan tersangka terkait dugaan suap pengadaan alat deteksi korban reruntuhan. Tak lama berselang, muncul polemik di KPK Imbas status tersangka dua anggota TNI aktif.
KPK dianggap menyalahi prosedur lantaran menetapkan status hukum kepada Henri dan Afri. Sebab, latar belakang keduanya yang merupakan prajurit TNI mengharuskan proses hukum ditangani Mabes TNI sesuai peradilan kemiliteran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara soal kisruh penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK. Menurutnya, hal itu disebabkan adanya persoalan pada aspek koordinasi antara KPK dan TNI.
Baca Juga: Bupati Bandung Dorong Perda Anti-LGBT Masuk Prolegda: Maaf ya, di Sini Dilarang Keras
Jokowi meminta sesama aparat penegak hukum untuk saling berkoordinasi dan menghormati kewenangannya masing-masing dengan menyesuaikan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Menurut saya masalah koordinasi. Masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Sudah, kalau itu dilakukan, rampung,” kata Jokowi sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Youtube Sekretariat Presiden, pada Senin, 31 Juli 2023.
Atas masalah hukum yang menjerat Kabasarnas Henri, Jokowi tidak akan tinggal diam. Dia menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap perwira TNI yang menempati jabatan sipil.
Kepala negara menyampaikan bahwa evaluasi itu penting agar tidak ada lagi anggota militer aktif yang terjerat kasus dugaan korupsi.