PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, 201,7 juta warga Indonesia menerima amplop serangan fajar pada Pemilu 2019. Artinya, dari jumlah 269,6 juta warga Indonesia pada 2019, sebanyak 75 persennya terlibat dalam politik uang pada saat itu.
Politik uang pun menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Apalagi, Pemilu 2024 sudah di depan mata, karena akan digelar sekitar enam bulan lagi.
"Sekira 75 persen masyarakat masih terlibat dalam politik uang pada (Pemilu) tahun 2019," ucap Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK, Wawan Wardiana dalam keterangannya, Minggu 3 September 2023.
Mayoritas Perempuan
Menurutnya, dari jumlah masyarakat yang terlibat politik uang, setidaknya ada 82 persen di antaranya perempuan. Oleh karena itu perlu peran serta tokoh masyarakat khususnya perempuan untuk mencegahnya.
"Jika kita bedah lagi dari 75 persen, 82 persen di antaranya adalah perempuan. Karena itu, hadirnya tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh lainnya punya peranan penting cegah korupsi," kata Wawan Wardiana.
Dia pun berharap para tokoh-tokoh tersebut bisa membantu KPK dalam memerangi politik uang. Para tokoh bisa menjadi teladan masyarakat dalam menolak politik uang.
"Tokoh Agama, misalnya bisa sisipkan pendekatan nilai agama dengan korupsi pada saat berdakwah di tengah masyarakat. Pun demikian dengan tokoh masyarakat yang dijadikan panutan oleh masyarakat bisa memberikan edukasi," tutur Wawan Wardiana.
Baca Juga: Cak Imin Dipanggil KPK untuk Kasus Kemenaker di Tengah Drama ‘Pengkhianatan’ Anies Baswedan