PIKIRAN RAKYAT - Kemunculan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan di salah satu stasiun televisi menuai polemik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus melakukan tindakan tegas.
"Serius serta tidak banyak bertele-tele, karena kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menindak potensi dugaan pelanggaran tersebut," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, Senin, 11 September 2023.
Meski begitu, dia menduga Bawaslu dan KPI sulit untuk menindak tegas, karena lemahnya regulasi pemilu antara sosialisasi dan kampanye. Menurut dia, regulasi pemilu yang lemah itu pun telah membuat para kontestan mencuri start kampanye.
Neni menjelaskan, dalam Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai, sebelum masa kampanye pemilu.
Baca Juga: Ingin Baju Tidak Kusut tanpa Setrika? Simak 5 Tips Berikut
"Aturan kampanye yang absurd, sehingga sulit membedakan antara sosialisasi dan kampanye. Dalam aturan sosialisasi hanya untuk partai politik peserta pemilu, sementara untuk para kontestan bakal calon presiden dan bakal wakil presiden tidak diatur," katanya
Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden seperti sedang tarung bebas, yang menimbulkan ketidaksetaraan antara satu kandidat dengan kandidat lain.
"Para kontestan sesuka hati melakukan curi start kampanye," ujarnya.
Neni berharap, Bawaslu dan KPI bisa melakukan kajian yang hasilnya progresif serta tidak tekstual. Dengan demikian, iklan kampanye yang kurang mendidik seperti penayangan Ganjar Pranowo dalam adzan tidak diikuti oleh kandidat lain.
Baca Juga: Soal Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres, Anies Baswedan: Kalau Mau Lebih Awal Juga Kita Siap