PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita soal pengalamannya mengupayakan birokrasi antiruwet di Indonesia. Dia mengatakan pernah mencabut 3.300 peraturan daerah (perda) dengan pengaturan birokrasi rumit, namun justru kalah di persidangan.
Hal itu disampaikan Jokowi ketika membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta. Dia mengatakan, upaya hukum pencabutan peraturan tersebut berjalan selama kurang dari tiga bulan, namun hasilnya tak memenuhi harapan Jokowi.
"Saya pernah mencabut 3.300 perda. Cabut udah, (saya) sampaikan ke mendagri, cabut. 'Iya, Pak, kita cabut' (jawab Mendagri). Lewat kajian, lewat kalkulasi, cabut. Enggak ada tiga bulan, digugat di mahkamah. Kalah, kalah," kata Jokowi, Selasa, 3 Oktober 2023.
Jokowi melanjutkan, sistem prosedur birokrasi rumit dan berbelit-belit sudah terlalu membudaya dan mengakar di Tanah Air. Baginya, terlalu banyak aturan kurang efisien yang diterapkan di negeri ini, namun sukar untuk dihapuskan.
Baca Juga: Jokowi Heran Pemerintah Seperti Anti Produk dalam Negeri: Malah Trigger Ekonomi Negara Lain
Prosedur berbelit-belit, kata Jokowi wajib diperbaiki, terutama pada perda yang notabenenya mengatur laju pemerintahan di berbagai tingkatan, dari mulai provinsi, kabupaten, juga kota.
Disampaikan Jokowi, saat ini anggota Korpri ada 4,4 juta pegawai. Dia mengatakan bahwa jumlah besar ini sudah seyogianya menjadi modal dan kekuatan penentu kemajuan bangsa. Jika Korpri adalah kendaraan, Jokowi mengibaratkan birokrasi sebagai mesinnya.
"Kita membutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat, yang efisien, yang tidak menyebabkan bensin itu boros, yang tidak segera panas, tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus, yang dibutuhkan sekarang itu," ujar Jokowi.
Jokowi Soroti Hobi 'Buruk' Penyelenggara Negara
Baca Juga: Walhi Jawa Barat Desak Pembatalan Perpres Percepatan Pembangunan Rebana dan Jabar Selatan