PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi turun tangan dan berkoordinasi dengan kementerian Perindustrian untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh para pemburu rente dalam negeri yang melakukan impor baja murah dari negara lain.
"Kebijakan pemerintah yang membuka kran untuk impor baja dimanfaatkan oleh para pemburu rente untuk mencari keuntungan dengan mendatangkan baja murah dan juga penyelewengan lainnya yang merugikan kepentingan nasional," Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati.
Baja dengan kualitas yang buruk bisa dengan mudah masuk melalui Kawasan Berikat Nasional yang ada di Indonesia karena pengawasan pemerintah sangat lemah. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena banyak baja impor kemudian diberikan logo SNI dalam rangka mengelabui regulasi di Indonesia.
Baca Juga: Tips 6 Cara Atasi Rambut Rontok pada Pria, Merokok Salah Satu Penyebabnya
Keluhan mengenai baja impor berlogo SNI itu juga kerap didengar oleh Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa saat dirinya bertemu dengan pelaku usaha di daerah.
Kehadiran baja impor dengan SNI palsu itu bukan saja merugikan pengusaha karena kualitasnya buruk namun juga merugikan pelaku usaha baja dalam negeri.
Namun ia tidak menampik praktek curang itu juga bisa saja dilakukan oleh produsen baja lokal yang ingin mencari untung tanpa perlu melakukan produksi.
Baca Juga: Hari Ini Sabtu 5 September, Tarif 2 Ruas Jalan Tol Naik, DPR: Efeknya Berantai, Rakyat Kian Terpuruk
Sebagai informasi baru-baru ini terungkap kasus dugaan manipulasi produk baja lokal dengan kedok impor dari Thailand. Baja impor dari negeri gajah putih itu ditempel SNI sehingga terkesan produk PT Gunung Inti Sempurna (GIS) merupakan produk lokal yang lolos SNI.