/photo/2023/02/02/3781301368.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Simak 3 cara partai politik hentikan dinasti politik. Salah satunya adalah perlunya sistem meritokrasi dalam melakukan kaderisasi anggota, tips ini disampaikan peneliti Universitas Indonesia (UI), Wawan Kurniawan.
Dalam pandangan Wawan, ironisnya dinasti politik justru menjadi bagian dari demookrasi modern. Ia pun mencontohkan sejumlah pemimpin di luar negeri dan di Indonesia seperti eks Presiden Mesir, Hosni Mubarak, dan eks pemimpin Libya, Muammar Gaddafi.
"Mereka mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan kepemimpinan yang mereka bangun untuk terus memiliki kuasa dalam proses pemerintahan," katanya, dilansir dari laman The Conversation.
"Di Indonesia sendiri, istilah dinasti politik bukanlah hal yang asing kita dengar. Mulai dari dinasti Ratu Atut di Banten, dinasti Fuad Amin di Bangkalan, Madura, dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, dan beberapa dinasti lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Apa itu Politik Dinasti? Perlu Diawasi 5 Kelompok ini agar Tidak Terjadi
Menurut Wawan Kurniawan, tampaknya sulit bagi partai politik untuk keluar dari dinasti politik tersebut. Meski begitu, ada cara tertentu yang bisa dilakukan agar partai tersebut lepas darinya jika ditinjau pada aspek internal partai.
3 cara partai politik hentikan dinasti politik
Berikut selengkapnya, dilansir dari laman The Conversation:
-
Perketat kaderisasi partai politik
Hendaknya partai menetapkan aturan yang jelas tentang proses seleksi kandidat, termasuk soal batasan anggota keluarga pemimpin partai untuk mencalonkan diri dalam posisi tertentu. Langkah tersebut bisa didukung lewat pendidikan politik kepada anggota dan kader partai tentang bahaya dinasti politik dan pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan.Baca Juga: Dialektika Politik Dinasti
-
Partai politik perlu kedepankan sistem meritokrasi
Sistem meritokrasi adalah sistem yang didasarkan pada prestasi dan kompetensi dalam seleksi kandidat. Diharapkan, dengan adanya sistem tersebut, proses kualifikasi, pengalaman, dan integritas menjadi pertimbangan utama kaderisasi partai, bukan hubungan hubungan keluarga. -
Partai harus mendapat dukungan masyarakat dan media
Dorongan partisipasi aktif dari masyarakat dan media diperlukan kaitannya dengan pengawasan proses politik, tak terkecuali pada aspek seleksi kandidat oleh partai.
Berikut 5 dampak dinasti politik
Baca Juga: Dinasti Politik Ancam Demokrasi, Peneliti: Pemilu Harus jadi Tonggak Penting