PIKIRAN RAKYAT - Enam hakim konstitusi hanya mendapatkan sanksi teguran lisan, meski terbukti secara bersama-sama melanggar kode etik dan perilaku profesi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengatakan hal ini lantaran budaya ewuh pakewuh alias senioritas di lingkungan MK.
Penjatuhan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada enam hakim MK dibacakan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa 7 November 2023.
"Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, membacakan isi amar putusan.
"Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan," kata Jimly.
Baca Juga: Firli Bahuri Lagi-lagi Mangkir, Eks Penyidik KPK: Berlindung di Balik Tugas Ketua
Dalam dugaan kasus pelanggaran etik oleh hakim MK ini, pelapor diantaranya adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan advokat bernama Alamsyah Hanafiah.
Adapun keenam hakim konstitusi terlapor antara lain, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah.
Jimly melanjutkan, MKMK telah sampai pada simpulan bahwa keenam hakim terlapor terbukti secara bersama-sama tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup.
Ia menegaskan, isi rapat yang bocor sehingga menimbulkan polemik panjang di kalangan publik mencederai etika profesi. "Sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan," katanya.