PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengabaikan dan merendahkan hak-hak masyarakat sipil di Rempang, Kepulauan Riau.
Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Deputi direktur Walhi, M. Islah.
Islah menanggapi pernyataan Prabowo di acara ‘Simposium Geopolitik & Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia' di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Kamis, 2 November 2023.
Prabowo ketika itu mengatakan bahwa penolakan warga Pulau Rempang terhadap PSN Rempang Eco-City ada campur tangan intelijen asing.
Baca Juga: Pengalaman Perpanjang SIM C di Layanan SIM Keliling, Awas Biaya Bengkak dari Aslinya
“Kami menilai pernyataan menteri pertahanan Prabowo tersebut merupakan bentuk pernyataan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab yang mengabaikan hak-hak masyarakat di Rempang,” kata Islah dalam keterangannya, Rabu, 8 November 2023.
Menurut Islah, pernyataan Prabowo selaku Menhan itu sangat tidak pantas. Pasalnya, yang dilakukan oleh masyarakat Rempang merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan hak-hak masyarakat.
“Dengan adanya pernyataan tersebut, menunjukan rendahnya komitmen dan penghormatan Prabowo Subianto terhadap Hak Asasi Manusia,” kata Islah.
Baca Juga: Respons Febri Diansyah Usai Dicekal ke Luar Negeri oleh KPK
Sementara itu, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan, tindakan masyarakat Rempang adalah bagian perjuangan untuk menegakan Hak Asasi Manusia. Perjuangan itu sepenuhnya untuk mempertahankan hak mereka atas tanah mereka dan tempat tinggal mereka, dari proyek Rempang Ecocity.