PIKIRAN RAKYAT - Anies Baswedan adalah satu-satunya calon presiden yang tidak mencantumkan Ibu Kota Negara (IKN) dalam visi-misinya. Capres nomor urut satu itu juga kerap mengisyaratkan sikap kontra terhadap pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Dalam pernyataan terbaru, Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hamdan Zoelva membahas langkah Anies-Muhaimin jika ditakdirkan menang dalam Pilpres 2024 mendatang.
Dia mengatakan, AMIN akan mengkaji ulang pembangunan IKN. Artinya, bukan langsung menghentikan program IKN sepenuhnya. Dia menegaskan bahwa undang-undang yang memayungi IKN tak bisa batal begitu saja.
"Karena ibu kota itu undang-undang, jadi tidak mungkin undang-undang itu dibatalkan menggunakan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)," kata Zoelva ketika ditanya terkait isu IKN yang sedang digulirkan pada masa kampanye, di Jakarta pada Rabu.
Dewan Pakar Timnas AMIN, kata Zoelva terus menggenapkan banyak pertimbangan dan evaluasi terkait IKN, mengingat proyek ini sangat besar di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, dia menegaskan, pilihan akhirnya tetap di tangan rakyat dan DPR. Apabila kedua unsur ini sepakat untuk memberhentikan IKN, maka langkah tersebut tidak bisa diintervensi.
"Tapi sekali lagi bukan berarti akan disetop (pembangunan IKN oleh AMIN), sama sekali tidak," ujarnya.
Zoelva menambahkan, dewan pakar lebih fokus terhadap ketimpangan pembangunan, di mana pembangunan IKN juga diklaim bertujuan menanggulangi persoalan itu. Gap pembangunan Jawa dan luar Jawa, serta Indonesia bagian barat dan timur, begitu kentara.
Untuk itu, AMIN, imbuhnya, hendak menyiapkan program pengganti IKN untuk mewujudkan pemerataan secara lebih efektif. Caranya adalah dengan memajukan 14 daerah di luar Jawa sehingga dapat mengejar dan kemudian berjalan beriringan.