PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.
“(Komnas HAM RI) mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tuturnya, Selasa 9 Januari 2024.
Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.
“Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida di mana Indonesia bukan Negara Pihak,” kata juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal.
“Di sisi lain, Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai 'status dan konsekuensi hukum' pendudukan Israel terhadap Palestina,” ujarnya menambahkan.
Dalam kaitan ini, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional, guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.
Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida 1948.
Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman mengatakan bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida dan juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat. Mengingat, sejarah panjang dan kelam yang dimiliki Indonesia, seperti pelanggaran HAM 1995-1996.
Komitmen Indonesia 'Setengah Hati'
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.